ALAT DAN SISTEM PEMBAYARAN

ALAT DAN SISTEM PEMBAYARAN

  

SMA N 1 PAKEM

Jl. Kaliurang Km. 17,5 Pakembinangun, Pakem, Sleman

2015/2016

KATA PENGANTAR

Kami panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan  hidayahnya, sehingga makalah  ini dapat diselesaikan dengan baik. Tidak lupa kami ucapakan terimakasih kepada:

1.      Bu Sutinah selaku guru bidang studi ekonomi.

2.      Kepada teman – teman yangsudah membantu.

3.      Kepada semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini.

Kami menyadari bahwa di dalam laporan ini masih terdapat banyak kekurangan.Oleh karena itu, kami selaku penyusun mohon kritik dan saran dari semua pihak yang berkompeten.

Demikian yang dapat penyusun sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf.

Pakem, 21 Februari 2016

Penyusun

 I.            Sistem Pembayaran

     A.    Sistem pembayaran

      sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga dan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Sistem Pembayaran merupakan sistem yang berkaitan dengan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain. Media yang digunakan untuk pemindahan nilai uang tersebut sangat beragam, mulai dari penggunaan alat pembayaran yang sederhana sampai pada penggunaan sistem yang kompleks dan melibatkan berbagai lembaga berikut aturan mainnya. Kewenangan mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran di Indonesia dilaksanakan oleh Bank Indonesia yang dituangkan dalam Undang Undang Bank Indonesia.
     B.    Prinsip dasar

1.    Aman berarti segala risiko dalam sistem pembayaran seperti risiko likuiditas, risiko kredit, risiko fraud harus dapat dikelola dan dimitigasi dengan baik oleh setiap penyelenggaraan sistem pembayaran.2.    Efisiensi menekankan bahwa penyelanggaran sistem pembayaran harus dapat digunakan secara luas sehingga biaya yang ditanggung masyarakat akan lebih murah karena meningkatnya skala ekonomi3.    Kesetaraan akses yang mengandung arti bahwa Bank Indonesia tidak menginginkan adanya praktek monopoli pada penyelenggaraan suatu sistem yang dapat menghambat pemain lain untuk masuk.4.    Kewajiban seluruh penyelenggara sistem pembayaran untuk memperhatikan aspek-aspek perlindungan konsumen. 

C.   Jenis-jenis

1.    Pembayaran tunaiPembayaran tunai atau yang biasa disebut dengan pembayaran cash, merupakan pembayaran atas harga barang atau jasa secara tunai, dimana pihak pembeli menyerahkan uang sebagai bukti pembayaran sebesar harga barang yang dibeli bersamaan dengan surat pesanan. Pembayaran tunai ini biasanya dilakukan dengan menggunakan uang tunai.2.    Pembayaran non-tunaipembayaran non tunai adalah pembayaran yang dilakukan dengan cara:·         bayar dimuka  yaitu pembayaran harga sebelum barang diterima atau sebelum barang ada.·         Bayar dibelakang, yaitu pembayaran yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu setelah barang diterima.·         COD (cash on delivery), dimana pembayaran dilakukan pada waktu barang diserahkan pada pembeli, dan ada pula yang pembayaran dilakukan pada waktu dokumen tiba.

D.   Lembaga

Kewenangan mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran di Indonesia dilaksanakan oleh Bank Indonesia yang dituangkan dalam Undang Undang Bank Indonesia.Dalam menjalankan mandat tersebut, BI mengacu pada empat prinsip kebijakan sistem pembayaran, yakni keamanan, efisiensi, kesetaraan akses dan perlindungan konsumen. Aman berarti segala risiko dalam sistem pembayaran seperti risiko likuiditas, risiko kredit, risiko fraud harus dapat dikelola dan dimitigasi dengan baik oleh setiap penyelenggaraan sistem pembayaran. Prinsip efisiensi menekankan bahwa penyelanggaran sistem pembayaran harus dapat digunakan secara luas sehingga biaya yang ditanggung masyarakat akan lebih murah karena meningkatnya skala ekonomi. Kemudian prinsip kesetaraan akses yang mengandung arti bahwa BI tidak menginginkan adanya praktek monopoli pada penyelenggaraan suatu sistem yang dapat menghambat pemain lain untuk masuk. Terakhir adalah kewajiban seluruh penyelenggara sistem pembayaran untuk memperhatikan aspek-aspek perlindungan konsumen. Sementara itu dalam kaitannya sebagai lembaga yang melakukan pengedaran uang, kelancaran sistem pembayaran die​jawantahkan dengan terjaganya jumlah uang tunai yang beredar di masyarakat dan dalam kondisi yang layak edar atau biasa disebut clean money policy.  II.         Alat Pembayaran
A.          TunaiBiasanya pembayaran tunai menggunaan uang kartal sebagai alat pembayaran tunai bias dalam bentuk uang kertas maupun logam.B.          Non-tunaiMerupakan alat pembayaran menggunakan cek, bilyet giro, uang elektronik, atau alat pembayaran menggunakan kartu (APMK) seperti kartu kredit dan debit.  III.       Peran Bank Sentral Dalam Sistem Pembayaran
A.  Menjaga stabilitas moneter melalui instrumen suku bunga dalam operasi pasar terbukaB.  Menciptakan kinerja